KARLOTAPOST-NEWS- Sekelompok Pengguna TikTok mengajukan gugatan untuk menghalangi larangan Montana terhadap platform tersebut, dengan alasan bahwa undang-undang baru itu melanggar hak kebebasan berbicara mereka.
Gubernur Montana, Greg Gianforte, telah menandatangani undang-undang tersebut sebagai pelarangan pertama di tingkat negara bagian AS, terhadap aplikasi media sosial yang semakin diperdebatkan ini, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2024.
Gubernur berargumen bahwa langkah tersebut diambil “untuk melindungi data pribadi dan pribadi penduduk Montana dari pengumpulan data oleh Partai Komunis China.”
Larangan muncul di tengah eskalasi yang semakin meningkat dari AS terhadap TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan teknologi China, ByteDance. TikTok telah menjadi sorotan karena keterkaitannya dengan China dan kekhawatiran bahwa hubungan tersebut dapat membahayakan keamanan nasional.
Kelima pengguna TikTok yang mengajukan gugatan di Montana berusaha untuk memblokir undang-undang tersebut, yang menjadikannya ilegal bagi toko aplikasi Apple dan Google untuk menawarkan aplikasi TikTok di negara bagian tersebut.
Para penggugat termasuk mantan sersan marinir, seorang pengaruh olahraga, seorang peternak, dan sebuah bisnis pakaian renang kecil dengan jutaan pengikut secara keseluruhan.
Gugatan itu menyatakan bahwa Montana tidak memiliki hak untuk melarang penduduknya mengakses atau memposting di TikTok, seperti halnya tidak bisa melarang Wall Street Journal karena pemiliknya atau gagasan yang diterbitkannya. Gugatan tersebut menamakan Austin Knudsen, Jaksa Agung Montana, sebagai tergugat.
Para pengguna TikTok berpendapat bahwa undang-undang tersebut melanggar hak kebebasan berbicara mereka dan bahwa negara bagian berupaya untuk “menggunakan kekuasaan atas keamanan nasional yang tidak dimiliki oleh Montana dan melarang kebebasan berbicara yang tidak boleh ditekan oleh Montana.”
Juru bicara untuk Knudsen menyatakan bahwa negara bagian tersebut telah siap menghadapi gugatan dan siap untuk membela undang-undang tersebut. TikTok juga telah menegaskan bahwa larangan di Montana “melanggar hak kebebasan berbicara penduduk Montana dengan cara yang tidak sah.”
Larangan Montana terhadap TikTok juga mendapat kritik dari ACLU (American Civil Liberties Union), yang menyebutnya “tidak konstitusional.”
TikTok telah menghadapi seruan yang semakin meningkat dari anggota parlemen dan pejabat negara bagian AS untuk melarang aplikasi tersebut secara nasional karena kekhawatiran tentang pengaruh pemerintah China terhadap platform itu.
Perusahaan telah mengklaim bahwa mereka tidak pernah membagikan data dengan pemerintah China dan tidak akan melakukannya jika diminta.
Di bawah undang-undang baru ini, TikTok dan toko aplikasi dapat dikenai denda jika melanggar larangan tersebut.
Sebelumnya, upaya Donald Trump untuk melarang unduhan TikTok dan WeChat melalui perintah departemen perdagangan pada tahun 2020 diblokir oleh beberapa pengadilan dan tidak pernah berlaku.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa pers bebas sedang menghadapi serangan dari berbagai pihak, dengan media-media yang terpaksa menghentikan operasional mereka akibat model bisnis yang tidak berkelanjutan.
Organisasi seperti Guardian terus berjuang mempertahankan kebebasan pers dan mendukung jurnalisme yang berkualitas, dengan mengandalkan dukungan dari pembaca di seluruh dunia.
Sumber: www.theguardian.com dan cnnindonesia